Baca Berita

Lindungi Konsumen, Denpasar Bentuk BPSK

Oleh : | 22 September 2010 | Dibaca : 2165 Pengunjung

Denpasar (denpasarkota.go.id), Masih adanya praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh beberapa para penyedia barang dan jasa serta produsen terhadap konsumen yang cenderung merugikan konsumen, disikapi secara serius oleh Pemerintah Kota Denpasar. Untuk meminimalisir adanya adanya prakttek kotor tersebut , serta mencegah adanya sengketa antara penyedia barang dan jasa atau pelaku usaha terhadap konsumen, Pemkot Denpasar akan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini dikatakan Asisten II Pemkot Denpasar Ir. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE. Msi, usai memipin rapat Panitia Pemilihan anggota BPSK, Rabu (22/9) di Kantor Disperindag Kota Denpasar.

Dikatakan selain untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen, pembentukan BPSK Kota Denpasar juga merupakan amanat dari lahirnya UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana dengan lahirnya Undang-undang ini memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak konsumen. Edy Mulya yang didampingi Kabid Kerjasama dan Perlindungan Disperindag Kota Denpasar Luh Gde Ratnaningrat, SH. mengatakan selama ini jika konsumen maupun masyarakat merasa dirugikan oleh penyedia barang dan jasa atau produsen mengaku kebingungan harus mengadu kemana.

”Sebenarnya kalau terjadi sengketa antar keduanya bisa diselesaikan melalui jalur Pengadilan, tetapi banyak masyarakat yang enggan untuk berurusan di Pengadilan, nah melalui lembaga BPSK inilah kita dorong untuk bisa menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dengan waktu yang lebih singkat dan biaya yang murah,” katanya. Edy Mulya yang juga sebagai Ketua Tim Pemilihan anggota BPSK Kota Denpasar menambahkan seiring dengan meningkatnya perekonomian masyarakat tentu akan diikuti membaiknya daya beli masyarakat.

Hal ini akan banyak memicu terjadinya salah paham, salah tafsir serta ketidakpuasan para konsumen selaku pemakai produk. ”Untuk mengantisipasi kerugian yang lebih banyak disinilah peran BPSK bisa lebih dioptimalkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut,” kata pejabat humoris asal Tabanan ini. Sementara itu Kabid Kerjasama dan Perlindungan Konsumen Disperindag Kota Denpasar Luh Gde Ratnaningrat menambahkan dengan adanya BPSK ini nantinya setiap konsumen yang dirugikan akibat barang dan dan jasa yang tidak sesuai standar serta tidak memenuhi unsur kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha melalui BPSK.

”Penyelesaian ini adalah diluar Pengadilan dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi,” katanya. Untuk mempercepat terbentuknya BPSK saat ini kata Ratnaningrat, pihaknya telah membentuk panitia pemilihan BPSK. Anggota BPSK ini nantinya terdiri dari unsur Pemerintah, Konsumen dan Pelaku Usaha. Unsur Konsumen berasal dari wakil Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sementara unsur pelaku usaha diwakili dari organisasi perusahaan atau organisasi pengusaha di Kota Denpasar. (dw)


Oleh : | 22 September 2010 | Dibaca : 2165 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :