Baca Berita

BPSK Denpasar Telah Selesaikan Pengaduan Kasus Emas

Oleh : | 28 Juni 2012 | Dibaca : 5790 Pengunjung

SEJAK berdiri tahun 2011 lalu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar, telah menyelesaikan berbagai kasus (sengketa). Di antaranya pengaduan konsumen tentang produk telepon selular (ponsel), alat pijat elektronik, properti dan emas.
 
Ketua BPSK Kota Denpasar Komang Lestari Kusuma Dewi, S.H., M.H, mengatakan, lembaga ini (BPSK) berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, secara nonlitigasi (di luar pengadilan). Seperti melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. ''Dari pengaduan yang masuk ke BPSK Kota Denpasar, semuanya memilih pola mediasi dan semuanya diselesaikan dengan berdamai,’’ ungkapnya di Denpasar, Rabu (27/6) kemarin.
 
Seperti pengaduan konsumen pembelian dari Made Sumarni yang membeli gelang emas pada dua toko emas yang berbeda di kawasan Jl. Hasanudin, Denpasar. Pada awal pembelian, tidak muncul masalah. Namun persoalan muncul, ketika Sumarni menjual kembali gelang emas tersebut. Karena kedua toko emas itu menolak untuk membeli kembali gelang emas milik Sumarni. Kedua toko emas ini beralasan, gelang emas yang sebelumnya dibeli Sumarni, tidak sesuai dengan berat maupun kadar emas yang tertera pada nota. ''Persoalan tersebut, akhirnya diadukan konsumen (Sumarni) ke BPSK Kota Denpasar,'' terangnya.
 
Dari sidang yang digelar, Selasa (19/6) lalu, kedua belah pihak, baik konsumen (Made Sumarni) dan pihak toko emas, sepakat memilih jalan damai. Sementara Kamis (21/6), BPSK Kota Denpasar kata Lestari, berhasil pula memediasi kasus pengaduan konsumen terhadap pelaku usaha yang berada di Kabupaten Badung. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan pasal 2 Keppres No.23 Tahun 2006 yang menyatakan, bahwa tiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK terdekat. Namun untuk saat ini, di Kabupaten Badung belum dibentuk BPSK, sehingga konsumen mengadukan kasusnya ke BPSK Kota Denpasar.
 
Sidang mediasi kasus properti ini dengan Ketua Komang Lestari (unsur pemerintah) dan anggota IB. Indraprasta, S.E, M.Si., (unsur pengusaha) dan Cok Widyawati (unsur konsumen), disepakati memilih jalan damai. Kedua belah pihak, akhirnya bersepakat dalam akte perdamaian yang dikuatkan dengan keputusan majelis BPSK. Keputusan BPSK dengan cara mediasi dan konsiliasi adalah final dan mengikat.
 
''Sedangkan keputusan majelis BPSK dengan cara arbitrase masih dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat sesuai domisili konsumen. Upaya tersebut bisa dilakukan dalam waktu 14 hari, setelah pemberitahuan putusan arbitrase, sesuai ketentuan pasal 56 ayat 2 UUPK. Kasasi atas putusan PN ke MA dalam waktu paling lambat 14 hari dan waktu 30 hari, sejak penerimaan permohonan kasasi wajib memutus sesuai ketentuan pasal 58 ayat 2 dan 3, UUPK,’’ terangnya. (ad4)


Oleh : | 28 Juni 2012 | Dibaca : 5790 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :